Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) ~ Sayap-Sayap Kehidupan

Motto : Jalesveva Jayamahe
Artinya : Di Laut Kita Jaya
Elemen-Elemen :

1. Garuda Pancasila adalah falsafah negara Republik Indonesia yang sepenuhnya menjadi unsur utama lambang AL.

2. Jangkar melukiskan semangat bahari dan kecintaan prajurit AL terhadap seluruh nusantara.

3. Rantai yang melilit pada jangkar melukiskan semangat kesatuan dan persatuan seluruh gugusan kepulauan RI.

4. Padi diantara kapas melukiskan cita-cita kemakmuran bangsa Indonesia dengan kecukupan pangan.

5. Kapas yang menjadi lambang sandang melukiskan cita-cita kesejahteraan bangsa dengan memiliki cukup pakaian.

Tugas TNI AL

Angkatan Laut bertugas, sbb :

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.

2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.

4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.

5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Fungsi TNI AL

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI AL memiliki dua fungsi dasar yaitu Pengendalian Laut dan Proyeksi Kekuatan. Dua fungsi ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Tingkat pengendalian di laut sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan yang diproyeksikan. Sebaliknya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dibuat untuk mendukung pengendalian laut.

1. Pengendalian Laut

Pada dasarnya pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri.

2. Proyeksi Kekuatan, terbagi ke dalam :

a. Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya.

b. Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat.

Peran TNI AL

1. Peran Militer (Military/Defence)

Peran Militer TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan ; menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Selanjutnya dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk ; melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan-pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal, serta menunjukan iktikad damai terhadap negara tetangga.

Peran militer dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata pada hakekatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

2. Peran Polisionil (Constabulary)

Peran Polisionil TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

3. Peran Dukungan Diplomasi (Diplomacy Supporting)

Peran Dukungan Diplomasi oleh TNI AL merupakan peran yang sangat penting seperti halnya setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dahulu dikenal sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk kmempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

Secara tradisional, angkatan laut menunjukan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk mengingatkan dan menunjukan kemampuan dan kekuatannya di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa, dan mempromosikan di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (Confidence Building Measures/CBM). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

4. Peran Lainnya

Disamping tiga peran di atas, TNI AL juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu peran untuk melaksanakan operasi lain selain perang (Military Operations Other Than War) dalam rangka memanfaatkan kekuatan TNI AL bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran tersebut mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana, search and rescue, operasi perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang dibutuhkan.

Visi & Misi TNI AL

Visi

Terwujudnya TNI AL yang handal dan disegani.

Misi

1. Membina kekuatan dan kemampuan TNI AL yang berkelanjutan secara efektif dan efisien.

2. Menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI, serta terlaksananya diplomasi Angakatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

3. Mewujudkan personil TNI AL yang bermoral dan profesional.

4. Mewujudkan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force / MEF)

5. Menjamin terlaksana tugas-tugas bantuan kemanusiaan.

6. Mewujudkan organisasi TNI AL yang bersih dan berwibawa.

7. Mewujudkan keluarga besar TNI AL yang sehat dan sejahtera.

Doktrin TNI AL

1. Hakekat Doktrin

Definisi paling sederhana, doktrin adalah suatu ajaran". Sedangkan definisi umum tentang Doktrin Militer adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh militer sebagai pedoman untuk bertindak dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu istilah doktrin yang dimaksudkan disini adalah doktrin militer. Doktrin bukanlah seperangkat aturan-aturan yang penerapannya tanpa memerlukan pemikiran, melainkan merupakan suatu kerangka kerja untuk memahami hakekat konflik bersenjata dan penggunaan kekuatan militer. Tujuannya adalah untuk membimbing, menjelaskan dan mengajarkan, serta menyediakan dasar untuk diskusi dan studi lebih lanjut.

Doktrin adalah pokok pemikiran yang menyangga kebijakan pertahanan. Doktrin bersifat menerangkan dan menjelaskan, sedangkan kebijakan bersifat mengarahkan dan menentukan. Landasan doktrin adalah sejarah, dan kewenangannya diperoleh melalui pengalaman yang bermacam-macam. Sekalipun doktrin sudah teruji oleh sejarah dan pengalaman, bukan berarti doktrin tidak boleh diubah. Doktrin berkembang sebagai respon dari perubahan politik atau latar belakang strategi, atau sebagai hasil dari teknologi baru. Oleh karena itu, doktrin mempengaruhi jalan yang ditempuh dari kebijakan dan perencanaan yang akan ditetapkan, demikian pula akan mempengaruhi bagaimana kekuatan militer akan diorganisasikan dan dilatih, serta bagaimana cara memperoleh peralatan yang dibutuhkan. Hubungan antara doktrin dengan strategi adalah bahwa Doctrine influences strategy and results of strategy become the experiences that are the basis for doctrine.

2. Arti Penting Doktrin

Doktrin memiliki arti sangat penting, karena pemahaman terhadap doktrin dapat membantu memperjelas pemikiran untuk kmemutuskan cara bertindak pada situasi kekacauan yang disebabkan oleh krisis atau perang. Doktrin memberikan bimbingan dan latihan konsistensi bersikap dan berperilaku, kebersamaan dan saling mempercayai, untuk menghasilkan suatu tindakan kolektif yang wajar dan benar. Di samping itu, doktrin dapat mengarahkan organisasi atau komando untuk menjamin keterpaduan pencapaian sasaran.

3. Sejarah Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya telah menggariskan landasan sejarah dari peran Angkatan Laut di dunia, hal mana merupakan fakta dari sejarah bahwa kebesaran suatu bangsa atau negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, berupa kekuatan armada niaganya yang mampu berlayar mengarungi samudera untuk melakukan perdagangan. Untuk menjamin keselamatan dari armada niaga, maka dibentuklah suatu kekuatan armada bersenjata yaitu Angkatan Laut. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu conditiosine quanon.

Doktrin formal TNI AL dimulai dengan diresmikannya Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya berdasarkan Keputusan Menteri / Panglima ALRI Nomor : 5000.1 pada tanggal 17 Agustus 1965, dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tahun 1965 itu juga. Esensi dari Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya adalah semangat perjuangan Angkatan Laut pada waktu itu, setelah keberhasilan perjuangan bangsa dalam membebaskan Irian Jaya dilanjutkan masuk dalam kancah konfrontasi dengan Malaysia. Oleh karena itu nuansa Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya tahun 1965 adalah nuansa membangkitkan semangat perjuangan. Eka Sasana Jaya tahun 1965 itu juga dimaksudkan sebagai Doktrin Keamanan Revolusi Indonesia, sebagai Doktrin Kekaryaan ALRI, dan sebagai Doktrin Bahari Indonesia.

Sebelum itu, sebenarnya sudah ada publikasi-publikasi resmi ALRI yang digunakan sebagai Petunjuk Tempur. Secara formal belum disebut sebagai suatu doktrin, namun pada dasarnya adalah doktrin pada level operasi dan taktik, misalnya Prosedur Operasi Amfibi, Operasi Anti Kapal Selam, maupun prosedur Bantuan Tembakan Kapal dan Bantuan Tembakan Udara. Di samping itu, pemikir ALRI pada waktu itu juga berhasil merumuskan suatu pedoman sikap mental dan tingkah laku prajurit, yaitu Trisila Angkatan Laut. Konsep Trisila dicetuskan oleh Laksamana Muda TNI Anumerta Yos Sudarso pada tahun 1956 ketika almarhum masih berpangkat Mayor, dan didiskusikan bersama rekan-rekannya antara lain Laksamana Mursalim dan Laksamana Mulyadi yang waktu itu masih berpangkat Kapten. Trisila yang terdiri dari ; Disiplin, Hirarki dan Kehormatan Militer, tidak bertentangan dan justru bersumber dari Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit maupun Delapan Wajib TNI, dan merupakan suatu konsepsi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan, sumber semangat Korps, serta mendorong terciptanya kehidupan Khas TNI AL sesuai medan juangnya di laut yang begitu unik dan berat.

Istilah "doktrin" bagi TNI/ABRI mulai digunakan lagi sejak tahun 1982 ketika diresmikan Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara bagi TNI/ABRI pada waktu itu, yang kemudian dimantapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1988 disahkan Doktrin Catur Dharma Eka Karma berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/04/II/1998 tanggal 27 Februari 1988, yang dimaksudkan sebagai Doktrin Induk bagi TNI/ABRI. Selanjutnya pada tahun 1991 disahkan Doktrin Pertahanan Keamanan Negara berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor : Kep/17/X/1991 tanggal 5 Oktober 1991, dimaksudkan sebagai Doktrin Dasar TNI/ABRI. Kemudian pada tahun 1994 diresmikan Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/05/III/1994 tanggal 21 Maret 1994, sebagai Doktrin Pelaksana TNI/ABRI. Sampai akhir dekade 90-an, TNI/ABRI disatukan dengan tiga buah doktrin level strategi ; Doktrin Dasar adalah Doktrin Hankamneg 1991, Doktrin Induk adalah Doktrin Catur Dharma Eka Karma 1988, dan Doktrin Pelaksanaannya adalah Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994.

Dengan disatukannya TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam ABRI dan digunakannya Doktrin Catur Dharma Eka Karma 1988 sebagai Doktrin Induk serta Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994 sebagai Doktrin Pelaksanaan, masing-masing doktrin angkatan otomatis tidak digunakan lagi. Doktrin Induk maupun Doktrin Pelaksanaan dijabarkan di masing-masing angkatan berupa Buku-Buku Petunjuk. Di TNI AL Buku-Buku Petunjuk tersebut dijabarkan dan ditata dalam suatu stratifikasi : Buku Petunjuk Dasar (PUM-1), Buku Petunjuk Induk (PUM-1.01 s/d PUM-1.13), dan Buku Petunjuk Pembinaan maupun Buku Petunjuk Operasi, kesemuanya pada dasarnya adalah doktrin pada level operasi dan taktik.

Perubahan situasi politik dan pemerintahan pada tahun 1998 yang kemudian diikuti dengan penataan fungsi dan peran TNI berdasarkan paradigma baru TNI, antara lain perubahan ABRI kembali menjadi TNI dan lepasnya Polri dari ABRI, kemudian dihapuskannya Dwifungsi ABRI, mendorong masing-masing angkatan untuk merevisi dan menata kembali doktrin angkatan maupun publikasi-publikasi resmi yang digunakan dalam Pembinaan, Pengembangan, dan Penggunaan Kekuatan. Untuk TNI AL penyusunan doktrin angkatan bertitik tolak dari pengertian doktrin militer yang dianut secara universal oleh negara-negara di dunia, dengan mengadopsi pandangan-pandangan dari para pemikir doktrin maritim maupun doktrin militer, baik di tingkat nasional maupun tingkat dunia. Pandangan-pandangan dari pemikir strategi maritim tingkat dunia semacam Alfred Thayer Mahan dan Sir Jullian Corbett bagaimanapun juga tetap mewarnai esensi dari doktrin TNI AL, di samping pemikir strategi maritim tingkat nasional seperti almarhum Laksamana Muda TNI Suwarso MSc yang hasil karya berupa kumpulan tulisan-tulisannya sampai saat ini masih digunakan sebagai salah satu referensi utama oleh TNI AL.

4. Garis Besar Isi Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

a. Bab-I, tentang Lingkungan Laut dan Sifat Dasar Kekuatan Laut. Bab pertama ini menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan lingkungan laut dan lingkungan strategis maritime yang mendasari dimensi strategi militer, ruang tempur multi dimensi dan atribut kekuatan laut.

b. Bab-II tentang Perang dan Konflik Bersenjata. Bab selanjutnya membahas tentang hakekat perang dan konflik bersenjata dalam suatu dimensi konflik. Hal ini menyebabkan konflik di dunia modern terbagi ke dalam macam-macam konflik serta eskalasi dan tingkatan konflik. Dengan demikian peperangan laut juga akan terbagi pada tingkatan komando dan perencanaan serta hubungannya dengan konvensi internasional.

c. Bab-III tentang Konsepsi Pertahanan Negara di Laut. Bab ini mengulas makna laut bagi bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan konsepsi dasar pertahanan negara. Konsepsi ini juga mewadahi kepentingan nasional serta fungsi dan peran angkatan laut yang dituangkan ke dalam pkok-pokok pertahanan laut nusantara. Penerapan konsep ini dibatasi dengan kawasan operasi/focal area tertentu sebagai mandala perang dan sejalan dengan konsep pelibatan dan daerah latihan sesuai prinsip-prinsip perang laut.

d. Bab-IV tentang Kekuatan dan Kemampuan Maritim. Bab berikutnya memberikan gambaran bagaimana kekuatan dan kemampuan maritim diproyeksikan menjadi kemampuan TNI AL sekaligus implementasinya dalam bentuk kemampuan operasi di laut.

e. Bab-V tentang Pokok-pokok Penggunaan Kekuatan Laut. Bab ini mengalir dari kemampuan operasi di laut oleh TNI AL dalam penggunaan pada tugas perang dan penggunaan tugas non perang.

f. Bab-VI tentang Perencanaan dan penyelenggaraan Operasi dan Kampanye Maritim. Bab ini menjabarkan tujuan strategi militer yang ingin dicapai memanfaatkan seni operasi. Tujuan ini dicapai melalui kampanye maritim yang didahului dengan suatu proses perencanaan yang terpadu dan terinci sesuai tahapan kampanye maritim.

g. Bab-VII tentang Komando Pengendalian dan Dukungan Logistik. Bab terakhir ini menjelaskan masalah komando dan pengendalian pada saat operasi laut berlangsung untuk mendukum kampanye maritim. Selain itu juga disinggung mengenai komunikasi dan elektronika serta dukungan logistik yang dapat diberikan.

5. Stratifikasi Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya. Doktrin ini adalah Doktrin TNI AL yang menjadi landasan bagi doktrin-doktrin lainnya yang diwujudkan dalam Buku-buku Petunjuk dan digunakan pedoman oleh jajaran TNI AL. Posisi Doktrin ini dalam hirarki Doktrin Pertahanan Negara, digambarkan pada Lampiran "A". Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya menjelaskan lingkungan laut dan sifat dasar kekuatan laut, perang dan konflik bersenjata, konsepsi pertahanan negara di laut, kekuatan dan kemampuan maritim serta memberikan gambaran bagaimana kekuatan TNI AL dapat memberikan kontribusinya untuk pertahanan negara. Ini searah dengan bagaimana kemungkinan kekuatan tempur dapat digunakan, dalam hubungannya dengan masing-masing angkatan maupun dengan komponen bangsa lainnya, untuk masa sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.

Sejarah Singkat TNI AL

Berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut ) pada tanggal 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kehadiran BKR Laut ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh bahariawan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada jaman pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah masih adanya potensi yang memungkinkannya menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal - kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk.

Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Kepahlawanan prajurit samudera tercermin dalam berbagai pertempuran laut dengan Angkatan Laut Belanda di berbagai tempat seperti Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, dan Pertempuran Laut Sibolga. Operasi lintas laut juga mampu menyusun pasukan bersenjata di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sulawesi. Keterbatasan dalalm kekuatan dan kemampuan menyebabkan ALRI harus mengalihkan perjuangan di pedalaman, setelah sebagian besar kapal ditenggelamkan dan hampir semua pangkalan digempur oleh kekuatan militer Belanda dan Sekutu. Sebutan ALRI Gunung kemudian melekat pada diri mereka. Namun demikian tekad untuk kembali berperan di mandala laut tidak pernah surut. Dalam masa sulit selama Pereang Kemerdekaan ALRI berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM), dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Pembentukan unsur - unsur tersebut menandai kehadiran aspek bagi pembentukan Angkatan Laut yang modern.

Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), sejak tahun 1949, ALRI menerima berbagai peralatan perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan Angkatan Laut. Langkah ini bersamaan dengan konsilidasi di tubuh ALRI, pembenahan organisasi, dan perekrutan personel melalui lembaga pendidikan sebelum mengawaki peralatan matra laut. Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembeliandari berbagai negara. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon - calon prajurit strata tamtama, bintara, dan perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar negeri.

Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, ALRI melai menyempurnakan strategi, taktik, maupun teknik operasi laut yang langsung diaplikasikan dalam berbagai operasi militer dalam rangka menghadapi gerakan separatis yang bermunculan pada tahun - tahun 1950 hingga 1959. Dalam operasi penugasan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan RMS di Maluku, ALRI memperoleh pelajaran dalam penerapan konsep operasi laut, operasi amfibi, dan operasi gabungan dengan angkatan lain.

Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman desintegrasi, pada tahun 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965 ALRI mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRI dan menjadi kekuatan dominan pada saat itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran ALRI antara lain kapal penjelajah (cruiser) RI Irian, kapal perusak (destroyer) klas 'Skory', fregat klas 'Riga', Kapal selam klas 'Whisky', kapal tempur cepat berpeluru kendali klas 'Komar', pesawat pembom jarak jauh Ilyushin IL-28, dan Tank Amfibi PT-76. Dengan kekuatan tersebut pada era tahun 1960-an ALRI disebut - sebut sebagai kekuatan Angkatan Laut terbesar di Asia.

Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal Trikora dogelar, kapal -kapal cepat torpedo ALRI harus berhadapan dengan kapal- kapal perusak, fregat, dan pesawat Angkatan Laut Belanda di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam pada pertempuran laut tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu ALRI mampu mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Tidak kurang dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI.

Politik konfrontasi RI dalam melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) dilanjutkan pada Operasi Dwikora untuk menentang pembentukan negara Malaysia. Meskipun unsur - unsur Angkatan Bersenjata RI telah disiapkan dalam operasi tersebut, namun operasi hanya sebatas pada operasi infiltrasi. Prajutir - prajurit ALRI dari kesatuan KKO-AL terlibat dalam tahap ini. Sementara unsur - unsur laut menggelar pameran bendera dalam rangka mengimbangi provokasi oleh kekuatan laut negara - negara sekutu. Operasi Dwikora tidak dilanjutkan seiring dengan suksesi pemerintahan di Indonesia pasca Pemberontakan G 30 S/PKI.

Sejak tahun 1966 ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan upaya integrasi ABRI. Dengan adanya integrasi ABRI secara organisatoris dan operasional telah mampu menyamakan langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. Kegiatan operasi yang menonjol pada kurun waktu 1970-an adalah Operasi Seroja dalam rangka integrasi Timor - Timur kepada RI. TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut.

Mulai dasawarsa 1980-an TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempurnya, kapal - kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan RI - Uni Sovyet pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat terhentinya kerja sama militer kedua negara. Oleh karena itu TNI AL beralih mengadopsi teknologi Barat untuk memodernisasi kekuatan dan kemampuannya dengan membeli kapal - kapal perang dan peralatan tempur utama lainnya dari berbagai negara, diantaranya Korvet berpeluru kendali kelas 'Fatahillah'dari Belanda, Fregat berpeluru kendali klas 'Van Speijk' eks- AL Belanda, Kapal selam klas 209/1300 buatan Jerman Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali klas'Patrol Ship Killer' buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim 'Nomad-Searchmaster'eks-Angkatan Bersenjata Australia.

Pada saat yang sama TNI AL mengembangkan militer non tempur yang berupa operasi bakti kemanusiaan Surya Bhaskara Jaya di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Operasi ini berintikan kegiatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana publik, dan berbagai penyuluhan dibidang kesehatan, hukum, dan bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hingga sekarang. Sejumlah negara juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut antara lain Singapura, Australia dan Negara Amerika Serikat. TNI AL juga berupaya menggalakan pembangunan sektor kelautan jauh sebelum Departemen Kelautan terbentuk, khususnya yang berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan di laut. Kegiatan - kegiatan nyata yang dilakukan TNI AL adalah mendirikan badan - badan pengkajian pembangunan kelautanbersama - sama dengan pemerintah dan swasta di beberapa daerah, program desa pesisir percontohan yangterangkum dalam Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), dan program Pembinaan Potensi Nasional menjadi KekuatanMaritim (Binpotnaskuatmar). Dalam rangka menggelorakan jiwa bahari bangsa, TNI AL menggelar event kelautan skala internasional yaitu Arung Samudera 1995 yang berintikan Lomba Kapal Layar Tiang Tinggi dan perahu layar. TNI AL juga menjadi pendukung utama dicanangkan Tahun Bahari 1996 dan Deklarasi Bunaken 1998 yang merupakan manifestasi pembangunan kelautan di Indonesia.

Selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal - kapal perang jenis korvet klas 'Parchim', kapal pendarat tank (LST) klas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau klas Kondor.Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas, lebih - lebih pada masa krisis multidimensional ini yang menuntut peningkatan operasi namun perolehan dukungannya sangat terbatas. Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan validasi Armada yang tersusun dalam flotila - flotila kapal perang sesuai dengan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta. Pembenahan - pembenahan tersebut merupakan bagian dari tekad TNI AL menuju Hari Esok yang Lebih Baik.